BUMDES

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN GUBUG

DESA SABAN

Alamat : Jl. Raya Gubug – SABAN KM 04 Ds. SABAN Kec. Gubug Kab. Grobogan  58164.

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA  SABAN

NOMOR : 412 / 3/III / 2018

 

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA  SABAN

Menimbang            :

  1. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta pengembanganpotensi dan kekayaan desa guna meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat , didirikan dan dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) sesuai kebutuhan dan potensi desa;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu dibentuk pengelola/pengurus yang penetapannya melalui Keputusan Kepala Desa.

 

Mengingat              :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahunj 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenmtang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  5. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tenteng   Badan Usaha Milik Desa.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E).
  7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E)
  8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A).

 

Memperhatikan      :

  • Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  • Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 21 Maret

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan           :

  1. Membentuk dan Mengangkat Pengurus BUMDes ”MUKTI PRAJA”  yang nama-nama pengurus  dan Jabatannya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
  2. Pengurus mempunyai tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajiban adalahsebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

  1. Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila    terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

 

 

 

 

                                                                                                                             Ditetapkan di                       : SABAN

                                                               Pada Tanggal                       : 22 Maret 2018

                                                                                                                  KEPALA DESA SABAN

                                                                                                                                  FAHRUDIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN GUBUG

DESA SABAN

Alamat : Jl. Jeketro – SABAN Rt 1 Rw 05 Ds. SABAN Kec. Gubug Kab. Grobogan  58164.

 

 

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

MUKTI PRAJA DESA SABAN KECAMATAN GUBUG

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018

NO NAMA JABATAN KEPENGURUSAN
1 FAHRUDIN KADES PEMBINA 1
2 MUKLAS SEKDES PEMBINA 2
3 DARDIRI BPD PENGAWAS 1
4 MULYATNO BPD PENGAWAS 2
5 MASRUKAN KARANG TARUNA DIREKTUR
6 BUDI PRASETYO TOKOH PEMUDA SEKRETARIS
7 NURMAWARTI TOKOH PEMUDA BENDAHARA
8 QOMARI TOKOH MASY KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN
9 MUNAWAR TOKOH MASY. KEPALA BIDANG PERTANIAN
10 MARKONI TOKOH MASY KEPALA BIDANG BARANG DAN JASA

 

 

 

KEPALA DESA SABAN

 

 

FAHRUDIN

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA SABAN

KECAMATAN GUBUG

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 4  TAHUN 2018

 

 

 

 

TENTANG

 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DESA SABAN KECAMATAN GUBUG

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2018

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DESA SABAN

KECAMATAN GUBUG

 

PERATURAN DESA SABAN

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  DESA SABAN,

Menimbang

 

 

 

 

 

Mengingat

:

 

 

 

 

 

:

 

a.       Bahwa dalam rangkameningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badab usaha milik desa.

b.      Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

1.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

3.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

5.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

7.      Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 tenteng   Badan Usaha Milik Desa.

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan.

9.      Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

10.  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

11.  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

 

12.  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);

13.  Peraturan Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019.

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SABAN

DAN

KEPALA DESA SABAN

NOMOR: 04  TAHUN 2018

 

MEMUTUSKAN :

 

PERATURAN DESA SABAN KECAMATAN GUBUG

KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes).

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Saban dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SABAN.
  2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  3. Kepala Desa SABAN adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa SABAN, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
  6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

 

 

 

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

  • Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “MUKTI PRAJA“
  • Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa SABAN.

 

 

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

 

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

  1. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
  2. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
  3. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

 

BAB IV

MODAL BUMDes

Pasal 5

Modal BUMDes berasal dari :

  1. Pemerintah Desa;
  2. Tabungan masyarakat;
  3. Bantuan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan
  4. Pinjaman; dan/atau
  5. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

 

Pasal 6

  • Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a,merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
  • Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masnyarakat.
  • Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
  • Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, merupakan pinjaman dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah.
  • Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat

 

Pasal 7

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat berasal dari dana program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

 

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

  • Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
    1. Jasa keuangan mikro
    2. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan;
    3. Unit pengadaan barang dan Jasa material pembangunan sarana dan prasarana desa;
    4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  • Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.Pengurus BUMDes “MUKTI PRAJA” dapat diganti

apabila  :

  1. Meninggal Dunia
  2. Mengundurkan diri
  3. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “ MUKTI PRAJA”
  4. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes

sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.

 

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa.

 

 

 

Pasal 10

  • Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas :
  1. Penasihat atau komisaris; dan
  2. Pelaksana operasional atau direksi
  • Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat Kepala Desa.
  • Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
    1. 1 (satu) orang direktur;
    2. 1 (satu) orang sekretaris;
    3. 1 (satu) orang bendahara; dan
    4. Kepala unit usaha.
  • Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam aayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
  • Struktur Organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Pasal 11

  • Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan

pada :

  1. Anggaran dasar; dan
  2. Anggaran Rumah Tangga.
  • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

  • Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operfasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
  • Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan meminnta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan/atau pelaksana operasional

Pasal 13

  • Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembug desa/ musyawarah desa;
  • Pegurus dan/atau pelaksana operasional harud memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
    3. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat
    4. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah
    5. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan denga tidak terputus-putus di Desa SABAN
    6. Sehat jasmani dan rohani
    7. Bersedia diangkat menjado pengurus dan/atau pelaksana operasional
    8. Berkelakuan baik,jujur dan adil; dan
    9. Bukan perangkat desa

 

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengurus dan/atau pelaksana operasional

Pasal 14

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berkewajiban :

  1. Menjalankan usaha BUMDes;
  2. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
  3. Memberikan laporan tahunan kepada komisaris atau penasehat tentang keadaan serat perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes; dan
  4. Harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BIMDes.

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Masa Kerja Pemberhentian Pengurus dan/atau pelaksana operasional

Pasal 16

Masa Kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

 

Pasal 17

  • Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
  1. Meninggal dunia;
  2. Permintaan sendiri; dan
  • Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena
  1. Berakhir masa jabatannya;
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksna operasional.

 

BAB VIII

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakiliBUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.

 

Pasal 19

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

  1. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
  2. Kegiatan usaha memuat materi pelaksanaan atau tenaga kerja produksi, penjualan dan /atau pemasaran serta keuntungan dan
  3. Permasalahan atau hambatan.

BAB IX

BAGI HASIL

Pasal 20

  • Bagi hasil merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1(satu) tahun buku dukurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
  • Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
  1. 20% untuk pemupukan modal usaha;
  2. 40% untuk pemegang saham secara proposional;
  3. 25% untuk Kas desa;
  4. 10% untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional; dan
  5. 5% untuk Penasihat atau Komisaris.

 

BAB X

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 21

  • Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
  • Dalam hal ini keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Ditetapkan di                  : SABAN

Pada Tanggal                  : 24 Maret 2018

KEPALA DESA SABAN

 

 

FAHRUDIN

Diundangkan di SABAN

Pada Tanggal 24 Maret 2018

SEKRETARIS DESA SABAN

 

 

MUKLAS

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA SABAN

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

 

  1. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDes dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Perundangiundangan. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabunngan masyarakat, bantuan Pemerintah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran I           : Peraturan Desa Saban

Nomor                 : 04 Tahun 2018

Tanggal                : 24 Maret 2018

 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

 

PENGAWAS

2 ANGGOTA BPD

 

PEMBINA

1.      KADES

2.      SEKDES

 

 

 

——–

DIREKTUR
BENDAHARA
SEKRETARIS
KEPALA UNIT USAHA
KEPALA UNIT USAHA
KEPALA UNIT USAHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA SABAN

 

 

FAHRUDIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran I           : Peraturan Desa SABAN

Nomor                 : 04 Tahun 2018

Tanggal                : 24 Maret 2018

 

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK  DESA (BUMDes)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

 

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN

DAERAH KERJA

Pasal 1

  1. Pemerintah Desa SABAN mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
  2. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “MUKTI PRAJA“
  3. BUMDes “MUKTI PRAJA” berkedudukan di

Desa                            :  SABAN

Kecamatan                  :  Gubug

Kabupaten/Kota          :  Grobogan

  1. Daerah kerja BUMDes “ MUKTI PRAJA ”  berada di Desa SABAN, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

 

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

  1. Visi BUMDes “MUKTI PRAJA” mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa SABAN melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan  sosial, dengan moto “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”.
  2. Misi BUMDes “ MUKTI PRAJA”.
  • Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil.
  • Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
  • Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
  • Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
  • Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

 

 

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

  1. BUMDes  “MUKTI PRAJA” berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
  2. BUMDes “MUKTI PRAJA” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin desa SABAN.

 

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

 

Pasal 4

  1. BUMDes “ MUKTI PRAJA” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah d
  2. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes “ MUKTI PRAJA” adalah Masyarakat Desa
  3. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes “ MUKTI PRAJA” melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

 

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

  1. Struktur organisasi BUMDes “MUKTI PRAJA” terdiri dari Badan Pengurus ,badan Pengelola dan badan Pengawas.
  2. Badan Pengurus terdiri dari satu orang ketua , satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan kepala unit usaha.
  3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
  4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes “MUKTI PRAJA” adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut  :
  1. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes “MUKTI PRAJA”
  2. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes  “MUKTI PRAJA”
  3. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
  1. Pengurus BUMDes “MUKTI PRAJA” dapat diganti apabila  :
  1. Meninggal Dunia
  2. Mengundurkan diri
  3. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “ MUKTI PRAJA”
  4. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
  1. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.
  2. Masa bakti pengurus BUMDes “ MUKTI PRAJA” sampai berumur 60 Tahun.
  3. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

 

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

 

  1. Pengurus mempunyai kewajiban :
  2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes “MUKTI PRAJA”
  3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
  4. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes “MUKTI PRAJA” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
  5. Memberi pelayanan kepada anggota.
  6. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
  7. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
  8. Pengurus mempunyai hak                   :
  9. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan.
  10. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes “MUKTI PRAJA” 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Grobogan.
  11. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.

 

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Ketua
  • Memimpin organisasi BUMDes
  • Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
  • Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
  • Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap.
  • Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mus
  • Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.
  1. Sekretaris
  • Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
  • Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
  • Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
  • Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. ( dalam hal BUMDes Simpan Pinjam ).
  • Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. ( dalam hal BUMDes simpan pinjam ) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito ( Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ).
  1. Bendahara
  • Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
  • Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam).
  • Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
  • Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
  • Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
  • Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

 

 

 

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 8

 

  • BUMDes “MUKTI PRAJA” dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes.
  • Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 ( dua ) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
  • Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 9

OPERASIONAL

 

  • Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “MUKTI PRAJA” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.
  • Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “MUKTI PRAJA” pengeluarannya diatur sebagaiBiaya Operasional ( Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll )

3)    Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes “MUKTI PRAJA” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

 

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

 

Forum pengambilan keputusan terdiri dari    :

  1. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes.
  2. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
  3. Rapat Anggota Tahunan, sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.
  4. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

 

 

 

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 11

  1. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
  2. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
  3. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
  4. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari    :

–   Pemerintah Desa

–   Pemerintah Kabupaten

–   Pemerintah Provinsi

–   Pinjaman

–   Simpanan Masyarakat

 

BAB X

KEGIATAN USAHA

Pasal 12

  1. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. ( dalam hal BUMDes simpan pinjam )
  2. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
  1. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
  2. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahtraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.
  3. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

 

Pasal 13

KENTENTUAN PINJAMAN

  1. Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan sistem tanggung renteng dan secara perorangan.
  2. Permohonan pinjaman masing-masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.
  3. Pokmas UEP / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.
  4. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes.  Sebagi acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga.
  5. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes “wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok+bunganya pada BUMDes.
  6. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDes wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
  1. Jasa / bunga pinjaman di tentukanoleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
  2. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi.
  3. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang yang berlaku.
  4. Bagi pokmas UEP / Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee ( imbal jasa ) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
  5.  Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
  6. Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sangsi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Desa SABAN.
  7. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman  / kredit dan surat perjanjian pinjaman / kredit.

 

Pasal 14

KETENTUAN SIMPANAN

 

  1. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam pormulir permohonan / bellyet deposito dan syarat-syarat pormulir permohonan / buku tabungan.
  2. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDes.

 

 

Pasal 15

  1. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDes.
  2. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
  3. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk  :   (i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
  4. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, Unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
  5. Usaha kemitraan BUMDes adalah  : Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

 

BAB XI

PEMBUKUAN

Pasal 16

  1. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain-lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
  2. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

 

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 17

  1. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventarisadalam satu tahun buku.
  2. Tahun buku BUMDes “MUKTI PRAJA “ adalah tahun tender.
  3. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi  :
  • 50% untuk cadangan umum
  • 15% untuk dana pengurus dan pengawas
  • 5% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan
  • 25% untuk dana pembangunan desa
  • 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUGKABUPATEN GROBOGAN

 

Bab1

Kewajiban dan Hak Pengawas

 

Pasal 1

1)    Pengawas mempunyai kewajiban  :

  1. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes MUKTI PRAJA.
  2. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes.
  3. Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang.

2)  Pengawas mempunyai hak       :

  1. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDes.
  2. Memperoleh imformasi dari BUMDes terkait dengan program-program yang masuk.
  3. Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.
  4. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

 

 

BAB II

Pengelola Usaha BUMDes

 

Pasal 1

Usaha Simpan Pinjam

  • Usaha simpan pinjam BUMDes diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
  • Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMDes dengan menggunakan buku yang disediakan.
  • Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Perbekel, Pengawas dan Setkap Kabupaten.
  • Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
  • Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes pada jam yang telah ditentukan.
  • Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
  • Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
  • Pinjaman yang diterima oleh pokmas /perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes.
  • Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMDes.
  • Jika pinjaman yang diterima oleh Pomas/perorangan mengalami kemacetan (Kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidakmendapatkan pelayananadministrasi dikantor Balai Desa) dan sanksi dari desa SABAN seperti tidak mendapatkan pelayanan dari desa sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

Pasal 2

Usaha Sewa Kelola

  1. Usaha Sewa Kelola Saprodi
  1. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Riil sewakelola Saprodi BUMDes dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam .
  2. Pendapatan yang masuk ke BUMDes adalah pendapatan bersih Usaha Sektor Riil Sewa Kelola Saprodi setiap bulan
  3. Secara periodik usaha Sektor Riil Sewa Kelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  1. Usaha Sewa Kelola Unit Pengelola sarana ( UPS ) Air Bersih
  1. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
  2. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih
  3. Secara periodik usaha sector UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  4. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri ( Terlampir )
  1. Usaha Sewa Kelola Pasar
  1. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam
  2. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
  3. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
  4. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri ( terlampir ).

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SABAN

KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jl. Gubug – SABAN KM 04 Ds. SABAN Kec. Gubug Kab. Grobogan  58164.

 

 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUG

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 144.1/ 2 / 2018

 

TENTANG

 

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SABAN

KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

MENJADI PERATURAN DESA

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABAN

 

Menimbang     :

  1. Bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa SABAN tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka BPD Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi peraturan desa.
  2. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perluditetapkan dengan keputusan BPD.

Mengingat       :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  7. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tenteng   Badan Usaha Milik Desa.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan.
  9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.
  11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  13. Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa.

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :

  • Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Berita Acara Rapat BPD Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tanggal 22 Maret 2018.
  • Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di              : SABAN

Pada Tanggal              : 23 Maret 2018

 

KETUA BPD SABAN

 

 

DARDIRI

Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

Kepala Desa SABAN

TEMBUSAN disampaikan kepada YTH :

1.Bupati Grobogan;

  1. Kabag Pemerintahan Desa SETDA Grobogan;

3.Camat Gubug;

4.Arsip

Lampiran I Keputusan BPD SABAN

Nomor     : 144.1. / 2 / 2018

Tanggal   : 23 Maret 2018

 

BERITAACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABAN

KECAMATA GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

 

 

Pada Hari ini Jumat  tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertempat di Kantor BPD Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

 

  1. DARDIRI Jabatan Ketua BPD
  2. MUKLIS                                     Jabatan Wakil Ketua BPD
  3. TEGUH WIRETNO Jabatan Bendahara BPD
  4. WIWIN ROSIDAH Jabatan Anggota BPD
  5. MULYATNO                         Jabatan Anggota BPD

 

 

  1. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas tentang Rancangan Peraturan Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  2. Jumlah BPD yang hadir :     5   Orang (Daftar hadir Terlampir)
  3. Jumlah BPD yang tidah Hadir :     —
  4. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I diatas, maka Rapat dinyatakan sah, karena dihadiri oleh sekutrang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD Desa
  • Dalam Rapat BPD tersebut diperoleh Kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

“Menyetujui Penetapan Peraturan Desa SABAN Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogantentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi Peraturan Desa”.

 

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

 

SABAN,  23Februari  2018

 

 

 

 

 

   

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SABAN KECAMATAN GUBUGKABUPATEN GROBOGAN

 

 

NO

 

NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 DARDIRI Ketua 1.
2 MUKLIS Sekretaris 2.
3 TEGUH WIRETNO Bendahara 3.
4 WIWIN ROSIDAH Anggota 4.
5 MULYATNO Anggota 5.
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II Keputusan BPD SABAN

Nomor     : 144.1. / 2 / 2018

Tanggal   : 23 Maret 2018

 

DAFTAR HADIR RAPAT

ANGGOTA BPD

 

Desa                : SABAN

Kecamatan       : Gubug

Kabupaten       : Grobogan

Tanggal            : 23 Maret 2018

Tempat             : Balai Desa SABAN

Acara               : Membahas persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa SABAN Kecamatan

Gubug Kabupaten Grobogan tentang Badan Usaha Milik Desa.

 

 

NO

 

NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 DARDIRI Ketua 1.
2 MUKLIS Sekretaris 2.
3 TEGUH WIRETNO Bendahara 3.
4 WIWIN ROSIIDAH Anggota 4.
5 MULYATNO Anggota 5.
       
       

 

 

Keterangan :

  1. Jumlah Anggota : 5 Orang
  2. Hadir : 5 Orang
  3. Tidak Hadir : –  Orang
  4. Kuorum :    Orang

 

 

 

SABAN, 23 Maret 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SABAN

KETUA,

 

 

 

 

DARDIRI

 

 

 

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas