INFORMASI DIKECUALIKAN

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SABAN

 

NO DAFTAR INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU PENGECUALIAN KONSEKUENSI
APABILA DIBUKA APABILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
  000 UMUM        
1 Surat Rahasia –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Tidak terbatas Mengganggu kebijakan pemerintah Mendukung kebijakan pemerintah
2 Memorandum / surat-surat antar dan inter Badan Publik –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Setelah nota kesepahaman dilaksanakan Menghambat kebijakan pemerintah desa Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa
3 Disposisi Surat Pimpinan –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat Menggangu proses penyusunan kebijakan Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4 Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan aset desa –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan i

Setelah proses selesai Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat

tercapai

  100 PEMERINTAHAN        
5 Surat Pengaduan Masyarakat –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Tidak terbatas –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

 

 

1 2 3 4 5 6
6 Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Tidak terbatas –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh

diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang

menurut UU lainnya dirahasiakan

7 Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan Sesuai prosedur yang berjalan

/ berlaku

8 Proses Pengangkatan Perangkat Desa –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

9 Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

10 Proses Pengembangan karier perangkat desa –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

 

 

1 2 3 4 5 6
11 Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

12 Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD –      UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

–      PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

13 Rancangan Keputusan Kepala Desa pada saat harmonisasi –    Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j Tidak terbatas –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh

diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya

dirahasiakan

  200 POLITIK        
  Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Tidak terbatas –   Mengungkap rahasia pribadi

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh

diungkap

–   Melindungi data pribadi

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

  300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM        
14 Peta Lokasi Penyimpanan Arsip –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Tidak terbatas –   Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

–   Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap

–   Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

–   Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

 

 

1 2 3 4 5 6
  400 KESEJAHTERAAN RAKYAT        
15 Usulan Calon penerima bantuan sosial –    Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e Tidak terbatas Dapat merugikan ketahanan ekonomi Melindungi ketahanan ekonomi
16 Data pribadi Penduduk –      PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf h dan j

Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan

publik

Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing pribadi
  500 PEREKONOMIAN        
17 Dokumen pengajuan Ijin Usaha –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf b dan j

Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan Mengungkap pribadi pemegang ijin Menjaga privasi pemegang ijin
18 Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa –      UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008

huruf e dan j

Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai Berpotensi munculnya pihak spekulan yang mengambil keuntungan Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan
19 Dokumen pengadaan Barang/Jasa –      Perpres RI No 54 Tahun 2010

–      Perka LKPP No 13 Tahun 2013

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya Bertentangan dan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan

dan etika pengadaan

20 Dokumen penawaran kontrak –      Perpres RI No 54 Tahun 2010

–      Perka LKPP No 13 Tahun 2013

–      Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j

Sampai proses penawaran selesai Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran
  700 PENGAWASAN        
21 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) –    Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan Berpotensi oleh orang yang tidak berkepentingan Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak

berkepentingan

  800 KEPEGAWAIAN        
22 Dokumen Penataan Perangkat Desa –    Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j Selama masih berlaku dan diperlukan Menggangu kebijakan Pemerintah Desa Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa

 

 

1 2 3 4 5 6
23 Dokumen Pengembangan Karier (Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa

–    Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j Selama masih berlaku dan diperlukan Menggangu kebijakan Pemerintah Desa Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

SILAHKAN DOWNLOAD DISINI SK-Kades-SABAN-25-2019-Ttg-Informasi-Yang-DikecualikaN

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas